SEMARANG – DPRD Provinsi Jawa Tengah resmi menyetujui Rencana Kerja (Renja) DPRD Tahun 2026, dengan sektor pertanian, peternakan dan perikanan ditetapkan sebagai prioritas utama penganggaran.
Keputusan ini ditegaskan langsung oleh Wakil Ketua DPRD Jateng, Setya Arinugroho, yang menyebut bahwa fokus tersebut merupakan hasil penyerapan aspirasi dari seluruh daerah pemilihan dan menjadi langkah konkret dalam memperkuat kedaulatan pangan.
Menurut Setya Arinugroho, langkah ini bukan sekadar ketetapan administratif rutin, namun sebuah komitmen strategis untuk menjawab tantangan lapangan yang masih dihadapi para petani, peternak, dan nelayan.
Meski Jawa Tengah pada 2024 berhasil menyumbang produksi padi sekitar 8,85 juta ton GKG, kendala sarana produksi, terutama pupuk, masih menjadi persoalan utama yang sering dikeluhkan.
“Renja 2026 ini adalah peta jalan penguatan sektor primer. Target produksi padi sebesar 11,8 juta ton pada tahun 2025 harus kita kawal dengan kebijakan yang efisien, tepat sasaran, dan berkelanjutan,” ungkap Setya.
Ia menjelaskan bahwa pada sektor pertanian, DPRD akan memperketat pengawasan distribusi pupuk bersubsidi agar tepat waktu dan tepat sasaran. Selain itu, percepatan perbaikan jaringan irigasi dan peningkatan penyaluran bibit unggul juga menjadi fokus pembiayaan.
Pada sektor peternakan dan perikanan, DPRD akan mendorong penganggaran untuk memperkuat akses pakan ternak yang berkualitas dan terjangkau, meningkatkan program kesehatan hewan berkala, serta mendorong modernisasi fasilitas penangkapan ikan bagi nelayan di berbagai wilayah pesisir Jawa Tengah.
Renja 2026 juga disusun untuk memastikan harmonisasi penuh dengan RPJMD 2025–2029 dan RKPD 2026, sehingga pembangunan daerah berjalan terarah dan tanpa tumpang tindih program.
“Fokus pupuk, irigasi, dan pakan ternak adalah bentuk keberpihakan kami pada tulang punggung ekonomi Jawa Tengah petani, peternak, dan nelayan. Pengawasan anggaran akan kami kawal ketat agar hasilnya benar-benar dapat dirasakan masyarakat,” tambah Setya Arinugroho.