BANJARNEGARA – Upaya meningkatkan kesiapsiagaan dan memperkuat respons bencana lintas wilayah kembali diperkuat. BPBD Kabupaten Banjarnegara dan BPBD Kabupaten Pemalang secara resmi menjalin kerja sama penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dituangkan melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Aula Eling Waspada Siaga (Elwasi) BPBD Banjarnegara, Kamis (30/10/2025).
PKS ditandatangani langsung oleh Kepala Pelaksana BPBD Banjarnegara, Aji Piluroso, dan Kepala Pelaksana BPBD Pemalang, Andri Adi.
Dalam sambutannya, Aji Piluroso menegaskan bahwa kolaborasi lintas daerah ini merupakan langkah penting untuk memperkuat koordinasi dalam menghadapi kemungkinan bencana, mengingat potensi kebencanaan di wilayah Jawa Tengah cukup tinggi dan beragam.
“PKS ini bertujuan mensinergikan penanggulangan bencana antara Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan Pemalang, sehingga penanganan, pencegahan, hingga pemulihan dapat berjalan efektif sesuai tugas dan fungsi masing-masing daerah,” jelas Aji.
Sementara itu, Kalaksa BPBD Pemalang, Andri Adi, mengingatkan pentingnya tindak lanjut nyata dari kerja sama ini. Menurutnya, kolaborasi tidak boleh berhenti sebatas dokumen semata.
“Kerja sama ini akan menjadi arsip tanpa makna jika tidak ada aksi lanjutan. Kita harus saling berbagi informasi, saling menguatkan kegiatan. Jangan ragu dengan prinsip ATM: Amati, Tiru, Modifikasi,” tegasnya.
Andri juga menyoroti bahwa sinergi yang dibangun tidak hanya fokus pada fase tanggap darurat, tetapi juga penguatan kegiatan kesiapsiagaan sepanjang tahun, terutama mitigasi yang lebih berorientasi pencegahan.
Sementara itu, Kabag Pemerintahan Setda Banjarnegara Muiz yang hadir mewakili Assisten Pemerintahan menyebut kerja sama antar BPBD lintas kabupaten ini menjadi contoh konkret sinergi antar daerah dalam merespons tantangan kebencanaan yang semakin kompleks. Selain memperkuat kesiapsiagaan, juga membangun jejaring koordinasi yang lebih solid di wilayah Jawa Tengah bagian barat.
Kolaborasi ini diharapkan dapat menghasilkan langkah nyata dan penguatan kapasitas daerah, sehingga setiap potensi bencana dapat ditangani lebih cepat, tepat, dan terukur.