SEMARANG – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setya Ari Nugroho memberikan catatan kritis sekaligus apresiasi terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Tengah menjelang pelaksanaan SPMB 2026.
Berdasarkan data Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Tengah, daya tampung SPMB 2026 untuk 362 SMA Negeri dan ratusan SMK Negeri akan didominasi tiga jalur utama, yakni domisili, afirmasi, dan prestasi.
Jalur domisili minimal dialokasikan sebesar 33 persen termasuk kuota khusus wilayah minim sekolah negeri sebesar 5 persen. Sementara jalur afirmasi mencapai minimal 32 persen untuk keluarga Desil 1-3, penyandang disabilitas 2 persen, panti asuhan 3 persen, dan anak tidak sekolah 2 persen. Adapun jalur prestasi maksimal 50 persen dan mutasi maksimal 5 persen.
Khusus SMK Negeri Boarding, pendaftaran dijadwalkan lebih awal mulai 13 Maret hingga 3 April 2026 di SMKN Jateng Semarang dan sekolah boarding lainnya. Sedangkan pendaftaran SMA umum akan dimulai Juni 2026.
Setya Ari Nugroho mengapresiasi capaian keterisian daya tampung SPMB 2025 yang mencapai 99,12 persen. Namun ia menyoroti masih banyaknya anak dari kelompok rentan yang belum berhasil terjangkau jalur afirmasi.
“Dari 72.793 calon murid jalur afirmasi tahun 2025, hanya 62.145 yang berhasil terserap. Artinya sekitar 10.600 anak dari keluarga tidak mampu, penyandang disabilitas, anak panti, dan anak tidak sekolah belum terjangkau sistem. Ini pekerjaan rumah kita bersama,” tegas Ari, Selasa (28/4/2026).
Politisi PKS tersebut menilai kuota afirmasi minimal 32 persen pada SPMB 2026 tidak boleh sekadar menjadi angka formalitas. Menurutnya, pemerintah harus aktif menjangkau calon peserta didik dari kelompok rentan.
Ia mendorong Dinas Pendidikan Jawa Tengah bersinergi dengan Dinas Sosial serta pemerintah desa untuk melakukan pendataan berbasis by name by address agar anak-anak yang berhak mendapatkan akses pendidikan tidak terlewat.
“Afirmasi sejati adalah menjemput mereka yang tidak tahu cara mendaftar, tidak punya akses internet, atau bahkan tidak paham ada jalur khusus untuk mereka,” ujarnya.
Menurut Ari, sosialisasi SPMB 2026 juga harus lebih masif menjangkau kantong-kantong kemiskinan sejak dini, terutama karena proses seleksi SMK Boarding sudah dimulai lebih awal pada Maret 2026.
Ia menegaskan bahwa SPMB bukan hanya persoalan angka dan kuota, tetapi bentuk keberpihakan negara terhadap hak pendidikan anak-anak dari keluarga kurang mampu dan kelompok berkebutuhan khusus.
“Jangan sampai ada anak Jawa Tengah tertinggal hanya karena faktor ekonomi atau keterbatasan akses informasi. DPRD akan mengawal ketat agar target afirmasi benar-benar tercapai,” pungkasnya.