BANYUMAS – Kabupaten Banyumas terus memperkuat posisinya sebagai salah satu lumbung pangan utama di Jawa Tengah. Bahkan, daerah ini terpilih menjadi bagian dari program Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP) Nasional yang digadang menjadi motor penguatan ketahanan pangan berkelanjutan.
Didukung kondisi geografis yang subur, curah hujan memadai, serta surplus produksi pangan, Banyumas dinilai memiliki potensi besar untuk menopang kebutuhan pangan regional maupun nasional.
Program strategis tersebut akan berbasis pada petani lokal dengan dukungan sinergi antara pemerintah daerah, BUMN, dan sektor swasta. Sejumlah pengembangan yang dirancang meliputi pembangunan fasilitas penggilingan padi modern, pusat pelatihan pertanian, hingga pusat riset dan inovasi pertanian bagi generasi muda.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Setya Arinugroho, menyampaikan apresiasinya terhadap capaian Banyumas sebagai daerah penyangga pangan utama di Jawa Tengah.
Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi momentum penting di tengah tantangan global yang semakin kompleks, mulai dari ketidakpastian ekonomi hingga perubahan iklim.
“Kita semua sedang menghadapi masa-masa berjuang melanjutkan hidup. Kondisi global sedang tidak menentu. Kondisi iklim juga semakin mengkhawatirkan. Apresiasi setinggi-tingginya bagi para pelaku pangan yang berperan besar dalam ketahanan pangan,” ujar Ari, Selasa (28/4/2026).
Ari menegaskan, status Banyumas sebagai lumbung pangan tidak boleh berhenti pada peningkatan data produksi semata. Menurutnya, keberhasilan sektor pangan harus mampu berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan petani.
“Harapannya, status Banyumas sebagai lumbung pangan juga turut berdampak pada pendapatan ekonomi para petani. Mereka harus makin sejahtera, makin berdaya,” tegasnya.
Ia menilai, kemandirian pangan tidak hanya berbicara soal produksi dan distribusi, tetapi juga bagaimana petani sebagai pelaku utama mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih besar.
Karena itu, Ari mendorong pemerintah untuk terus memperkuat dukungan terhadap sektor pertanian, mulai dari kemudahan akses pupuk, pembangunan irigasi, hingga peningkatan kapasitas petani melalui penerapan sistem pertanian modern berbasis teknologi.
“Kemandirian pangan harus melibatkan petani sebagai aktor utama. Hasil pangan yang meningkat harus berbanding lurus dengan kesejahteraan petani. Fasilitasi mereka dengan kemudahan pupuk, irigasi, dan pembekalan teknologi pertanian modern,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan di Jawa Tengah.
Menurut Ari, sinergi antara pemerintah daerah, BUMN, sektor swasta, dan para petani menjadi kunci agar program pangan nasional benar-benar memberikan dampak luas bagi masyarakat.
“Bersama-sama, mari kita wujudkan kemandirian pangan agar Jawa Tengah semakin kokoh dan berdaya. Pemda, BUMN, swasta, dan stakeholder terkait harus bersinergi bersama para petani untuk kepentingan yang lebih luas,” pungkasnya.