SEMARANG – Program Sekolah Rakyat (SR) di Jawa Tengah mendapat sorotan serius dari Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Fraksi PKS, Setya Ari Nugroho. Ia menegaskan, program tersebut tidak boleh hanya berhenti pada pembangunan fisik gedung, tetapi harus mampu menjawab persoalan mendasar pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Menurutnya, keberadaan 14 rintisan Sekolah Rakyat di 13 kabupaten/kota merupakan langkah positif yang patut diapresiasi. Namun, DPRD Jawa Tengah akan tetap melakukan pengawasan ketat agar implementasinya benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Program ini tidak boleh sekadar menjadi proyek pembangunan gedung. Persoalan utama seperti putus sekolah karena faktor ekonomi, keterbatasan akses pendidikan vokasi, serta lemahnya pembentukan karakter harus menjadi fokus utama,” ujar Ari, Kamis (30/4/2026).
Berdasarkan data Humas Pemprov Jawa Tengah 2025–2026, program Sekolah Rakyat menyasar anak-anak dari keluarga miskin ekstrem yang masuk kategori Desil 1 dan 2 DTKS. Konsep yang diterapkan berupa sekolah berasrama gratis mulai jenjang SD hingga SMA.
Pada tahap awal, program dilaksanakan di BPVP Surakarta dan sejumlah sentra Kementerian Sosial di wilayah Magelang, Pati, hingga Baturraden. Sementara pembangunan gedung permanen di kawasan Rowosari, Semarang, ditargetkan selesai pada 2026.
Ke depan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berencana memperluas program ke empat daerah tambahan, yakni Cilacap, Brebes, Sukoharjo, dan Rembang. Selain itu, penguatan pendidikan vokasi melalui SMK negeri juga menjadi bagian dari pengembangan program.
Meski demikian, DPRD Jawa Tengah menilai masih ada tiga persoalan krusial yang harus segera dibenahi agar Sekolah Rakyat benar-benar efektif dalam memutus rantai kemiskinan.
1. Akses dan Pemerataan Pendidikan
Ari menyoroti fakta bahwa saat ini program baru menjangkau 13 dari total 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah. Artinya, masih banyak anak dari keluarga miskin yang belum memperoleh akses pendidikan melalui program tersebut.
Ia menyebut sejumlah daerah seperti Kebumen, Wonosobo, hingga Banjarnegara masih menghadapi keterbatasan akses pendidikan bagi keluarga kurang mampu.
“Perluasan program harus dipercepat dan berbasis data DTKS yang akurat agar tidak salah sasaran,” katanya.
2. Link and Match dengan Dunia Kerja
DPRD juga menegaskan pentingnya keterkaitan antara pendidikan dan kebutuhan dunia kerja. Sekolah Rakyat dinilai tidak boleh hanya menjadi sekolah berasrama tanpa arah masa depan yang jelas bagi para siswa.
“Sekolah Rakyat harus menghasilkan lulusan yang siap kerja atau mampu berwirausaha. Karena itu, kurikulum perlu disinergikan dengan SMK negeri dan balai latihan kerja (BLK),” tegas Ari.
3. SDM dan Keberlanjutan Anggaran
Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah kesiapan tenaga pendidik dan konsistensi pendanaan program. DPRD menilai pembangunan gedung permanen dan perluasan wilayah membutuhkan komitmen anggaran besar dalam jangka panjang.
Selain itu, tenaga pendidik di sistem sekolah berasrama juga dinilai perlu mendapatkan perhatian khusus karena memiliki beban kerja selama 24 jam.
“DPRD akan mengawal agar tidak terjadi keterlambatan atau mangkrak. Tenaga pendidik di sistem berasrama juga harus mendapatkan insentif yang layak,” ujarnya.
Ari menambahkan, apabila dikelola secara serius dan konsisten, Sekolah Rakyat berpotensi menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sekaligus memutus rantai kemiskinan di Jawa Tengah.
“Jika dikelola dengan serius, program ini bisa menjadi instrumen strategis untuk memutus rantai kemiskinan. Tapi jika tidak, berisiko menjadi program simbolik tanpa dampak nyata,” pungkasnya.