SEMARANG – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Arinugroho, menilai wacana pembangunan sekolah rakyat perlu ditempatkan dalam kerangka besar revitalisasi pendidikan nasional agar kebijakan tersebut benar-benar memberi dampak nyata bagi masyarakat.

Menurutnya, gagasan sekolah rakyat memiliki semangat positif karena bertujuan memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat kurang mampu. Namun, kebijakan tersebut perlu dirancang secara matang agar tidak menimbulkan persoalan baru di tengah sistem pendidikan yang sudah berjalan.

“Sekolah rakyat pada prinsipnya memiliki tujuan mulia, yaitu memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang selama ini mungkin belum terjangkau secara optimal. Tetapi kita juga harus melihat secara komprehensif kondisi pendidikan yang ada saat ini,” ujar Setya Ari dalam wawancara, Sabtu (7/3/2026).

Ia menilai bahwa di banyak daerah, jumlah sekolah baik negeri maupun swasta sebenarnya sudah cukup memadai. Tantangan yang lebih mendasar justru terletak pada kualitas pendidikan, pemerataan fasilitas, serta keberlanjutan pengelolaan lembaga pendidikan.

Menurut Setya Ari, revitalisasi pendidikan tidak seharusnya dimaknai semata sebagai pembangunan sekolah baru. Upaya tersebut harus mencakup peningkatan kualitas sekolah yang sudah ada, termasuk perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan kompetensi guru, serta penguatan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masa depan.

“Revitalisasi pendidikan tidak cukup hanya dengan menambah jumlah sekolah. Yang jauh lebih penting adalah memastikan sekolah yang sudah ada mampu memberikan layanan pendidikan yang berkualitas dan merata bagi seluruh masyarakat,” jelasnya.

ari-2 Setya Ari Soroti Wacana Sekolah Rakyat, Revitalisasi Pendidikan Dinilai Lebih Mendesak

Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa pembangunan sekolah rakyat harus mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlangsungan sekolah lain, terutama sekolah swasta yang selama ini turut berperan dalam menyediakan layanan pendidikan bagi masyarakat.

Jika tidak dirancang dengan hati-hati, kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan baru dalam sistem pendidikan yang sudah berjalan.

“Kita harus memastikan bahwa kebijakan pendidikan tidak justru melemahkan ekosistem pendidikan yang ada. Sekolah negeri, sekolah swasta, maupun lembaga pendidikan masyarakat semuanya memiliki kontribusi penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,” katanya.

Setya Ari menilai pendekatan yang lebih strategis adalah dengan memperkuat sistem pendidikan secara menyeluruh melalui kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kualitas, pemerataan akses, serta keberlanjutan pengelolaan pendidikan.

Ia berharap setiap kebijakan pendidikan yang diambil pemerintah benar-benar didasarkan pada kebutuhan masyarakat serta mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

“Pada akhirnya, tujuan utama dari semua kebijakan pendidikan adalah membangun generasi yang berkualitas. Karena itu, setiap langkah yang diambil harus benar-benar memperkuat sistem pendidikan secara menyeluruh, bukan sekadar menambah jumlah institusi pendidikan,” pungkasnya.