BANYUMAS – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Ari Nugraha, menegaskan bahwa pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) harus menjadi momentum penting untuk memperkuat arah pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Jawa Tengah.
Hal tersebut disampaikan Setya Ari saat diwawancarai melalui telepon seluler pada Ahad (8/3/2026). Menurutnya, Musrenbang tidak hanya sekadar forum formal dalam penyusunan program pembangunan daerah, tetapi juga menjadi ruang strategis untuk memastikan kebijakan pemerintah benar-benar membuka akses ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Musrenbang harus mampu menghasilkan kebijakan pembangunan yang benar-benar berpihak pada masyarakat. Ekonomi yang kita bangun harus inklusif, memberi ruang bagi UMKM, masyarakat desa, kelompok rentan, hingga generasi muda untuk terlibat dan berkembang,” ujar Setya Ari.
Ia menambahkan bahwa proses perencanaan pembangunan daerah harus berangkat dari kebutuhan masyarakat di tingkat paling bawah. Mekanisme Musrenbang yang berlangsung secara berjenjang, mulai dari desa, kecamatan hingga tingkat provinsi, dinilai menjadi sarana penting untuk menampung aspirasi masyarakat.
“Perencanaan pembangunan daerah harus berbasis pada kebutuhan riil masyarakat. Karena itu, usulan dari desa dan kecamatan harus menjadi fondasi dalam penyusunan RKPD agar program pembangunan benar-benar tepat sasaran,” jelasnya.
Selain itu, Setya Ari menekankan pentingnya pembangunan ekonomi daerah yang memperhatikan prinsip keberlanjutan, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Ia menilai pertumbuhan ekonomi harus berjalan beriringan dengan pemerataan kesempatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Hal tersebut sejalan dengan arah kebijakan pembangunan dalam RPJMD Jawa Tengah 2025 yang menekankan penguatan ekonomi daerah melalui pendekatan inklusif, termasuk pengembangan ekosistem ekonomi syariah sebagai salah satu instrumen penguatan ekonomi masyarakat.
Menurutnya, ekonomi syariah memiliki nilai yang selaras dengan prinsip ekonomi inklusif karena mengedepankan keadilan, kemitraan, serta pemerataan manfaat ekonomi.
“Penguatan ekonomi syariah dapat menjadi salah satu jalan untuk mendorong ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Ini juga sejalan dengan upaya pemerintah daerah dalam memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat,” ungkapnya.
Ia berharap melalui Musrenbang, pemerintah daerah dapat merumuskan perencanaan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu memperluas kesempatan usaha dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.
“Dengan perencanaan pembangunan yang partisipatif dan berbasis kebutuhan masyarakat, kita berharap pembangunan di Jawa Tengah benar-benar mampu menciptakan ekonomi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan,” pungkasnya.