SEMARANG – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Arinugroho, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memperkuat strategi pengendalian harga guna meredam potensi inflasi akibat kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2026.
Menurutnya, peningkatan kesejahteraan pekerja harus tetap diimbangi dengan stabilitas harga kebutuhan pokok agar daya beli masyarakat tidak tergerus.
Kenaikan UMK 2026 di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah tercatat rata-rata sebesar 7,28 persen. Sementara Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah ditetapkan sebesar Rp2.327.386, naik dari tahun sebelumnya yang berada di angka Rp2.169.349.
Adapun UMK tertinggi berada di Kota Semarang sebesar Rp3.701.709 atau naik 7,15 persen, disusul Kabupaten Semarang sebesar Rp2.940.088 atau meningkat 6,7 persen. Sementara itu, Kabupaten Banjarnegara tercatat memiliki UMK terendah yakni Rp2.401.961.
“Kenaikan UMK ini merupakan respons terhadap inflasi sekitar 2,5 persen dan pertumbuhan ekonomi sekitar 5 persen. Namun kita harus proaktif mengantisipasi efek domino berupa kenaikan harga barang dan jasa,” ujar Setya Ari saat rapat dengar pendapat dengan Forum Pengusaha Jawa Tengah, Selasa (4/3/2026).
Kenaikan UMK 2026 sendiri dihitung berdasarkan formula Inflasi + (Pertumbuhan Ekonomi x Alfa 0,9) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025 yang telah ditandatangani Presiden Prabowo Subianto.
Meski kebijakan ini bertujuan meningkatkan daya beli jutaan pekerja di sektor industri dan jasa, Setya Ari mengingatkan adanya potensi lonjakan harga komoditas pangan yang bersifat volatil seperti beras, cabai, dan bawang merah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Jawa Tengah pada Oktober 2025 tercatat sebesar 2,86 persen (year-on-year) dan masih berada dalam target nasional sebesar 2,5 ±1 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi triwulan III 2025 mencapai 5,37 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional yang berada di angka 5,04 persen.
Namun demikian, kenaikan upah diperkirakan juga akan meningkatkan biaya produksi UMKM sebesar 3–7 persen, padahal sektor ini menyerap sekitar 70 persen tenaga kerja di Jawa Tengah.
“UMK naik memang baik untuk kesejahteraan buruh. Tapi jika harga sembako ikut melonjak, manfaatnya bisa hilang. Stabilitas ekonomi bukan hanya soal upah tinggi, tetapi keseimbangan antara pendapatan dan biaya hidup,” tegasnya.
Setya Ari juga menyoroti pentingnya penguatan program pengendalian inflasi yang selama ini dijalankan oleh Pemprov Jateng melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Program REGA TATAS (Rega Tumata, Aman, Terjangkau, Adil, Stabil) dinilai perlu diperkuat di tingkat kabupaten dan kota.
Strategi tersebut dijalankan melalui pendekatan 4K, yakni ketersediaan komoditas, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif.
Selain itu, sejumlah langkah juga telah dilakukan seperti gerakan pangan murah, diversifikasi pangan, serta pemangkasan rantai distribusi melalui Badan Usaha Milik Petani (BUMP).
Setya Ari juga mendorong peningkatan stok buffer logistik untuk 34 komoditas prioritas, sekaligus pengawasan terhadap pasar daring untuk mencegah praktik kartel harga.
Ia menilai sinergi antara pemerintah, petani, dan pelaku usaha menjadi kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah.
“Kita perlu kolaborasi penuh. Pemerintah memperkuat infrastruktur irigasi dan subsidi pupuk, petani meningkatkan produktivitas, dan pengusaha menjaga rantai pasok. Dengan begitu inflasi bisa ditekan di bawah 3 persen,” jelasnya.
Di sisi lain, ketahanan ekonomi Jawa Tengah dinilai cukup kuat. Realisasi investasi Januari hingga September 2025 tercatat mencapai Rp66,13 triliun.
Dengan pengendalian inflasi yang optimal, Setya Ari optimistis pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada 2026 dapat menembus 5,5 persen, didorong sektor manufaktur dan pariwisata yang menyerap banyak tenaga kerja.
Forum Pengusaha Jawa Tengah sendiri menyambut positif kenaikan UMK selama diiringi insentif pajak bagi UMKM, sementara serikat buruh menuntut penegakan UMK agar benar-benar diterapkan oleh perusahaan.
“Kenaikan UMK 2026 adalah momentum untuk mendorong konsumsi domestik. Asalkan stabilitas harga tetap terjaga, Jawa Tengah bisa tumbuh lebih inklusif dan tetap terkendali dari inflasi,” pungkasnya.