SEMARANG – Program Mudik Gratis Lebaran 2026 yang digelar Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kini memasuki tahap verifikasi peserta. Menyikapi proses tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Setya Arinugroho, meminta agar seleksi dilakukan secara akuntabel dan benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
Menurutnya, pengurangan kuota pada tahun ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menentukan penerima manfaat. Program tersebut, kata dia, harus diprioritaskan bagi warga dengan kondisi ekonomi kurang mampu.
“Kami menekankan kepada Pemprov Jawa Tengah agar lebih selektif dalam menetapkan penerima program mudik gratis supaya tepat sasaran. Dengan begitu, manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat yang kondisi keuangannya terbatas,” ujar Ari, Sabtu (28/02/2026).
Pekerja Informal Perlu Diprioritaskan
Ari menyoroti pentingnya memberi perhatian lebih kepada pekerja sektor informal. Kelompok ini meliputi pedagang kaki lima, asisten rumah tangga, ojek online, buruh lepas, hingga pekerja serabutan yang tidak memiliki penghasilan tetap.
Menurutnya, biaya mudik sering kali menjadi beban finansial yang cukup berat bagi mereka. Kondisi ini berbeda dengan pekerja sektor formal yang umumnya menerima Tunjangan Hari Raya (THR), sehingga memiliki dukungan finansial tambahan untuk perjalanan pulang kampung.
“Pekerja sektor informal jumlahnya cukup besar. Harapannya, aspek ini bisa menjadi salah satu kriteria utama dalam menentukan penerima Mudik Gratis 2026, agar manfaatnya lebih luas dan tepat sasaran,” jelasnya.
Ia menilai, langkah tersebut tidak hanya membantu masyarakat menjaga tradisi silaturahmi Lebaran, tetapi juga menjadi bentuk keberpihakan terhadap kelompok rentan yang terdampak fluktuasi ekonomi.
Selain soal kriteria penerima, politisi Partai Keadilan Sejahtera itu juga menekankan pentingnya kemudahan akses informasi. Petunjuk pendaftaran dan mekanisme seleksi harus disampaikan secara jelas agar masyarakat tidak kesulitan memahami prosedur.
Di sisi lain, faktor keselamatan selama arus mudik dan balik juga harus menjadi prioritas. Ketersediaan armada, kelayakan kendaraan, fasilitas pendukung, serta kondisi lalu lintas harus diperhatikan secara serius.
Ia menambahkan, keberhasilan program mudik gratis tidak hanya bergantung pada satu instansi, tetapi memerlukan sinergi berbagai elemen pemerintah. Pelibatan komunitas masyarakat pun dinilai bisa menjadi alternatif untuk memperkuat semangat gotong royong.
Dengan proses seleksi yang transparan dan pengelolaan yang baik, Ari berharap program Mudik Gratis Jateng 2026 mampu mendorong keadilan sosial, berpihak pada kelompok rentan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Jawa Tengah secara luas.