SEMARANG – Potensi meningkatnya bencana hidrometeorologi di Jawa Tengah menjadi perhatian serius berbagai pihak. Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Arinugroho, meminta pemerintah daerah memperkuat sinergi dengan masyarakat serta dunia usaha guna menghadapi ancaman cuaca ekstrem yang dipicu fenomena La Niña lemah pada awal tahun ini.
Menurutnya, kesiapsiagaan menghadapi bencana tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat.
“Kita tidak bisa lagi memandang bencana hanya sebagai fenomena alam semata. Ini soal tata kelola, kesiapan sosial, serta kemampuan kita beradaptasi dan berkolaborasi,” ujar Setya Ari di Semarang, Selasa (4/3/2026).
Ia menegaskan bahwa pemerintah memang memiliki tanggung jawab besar dalam penanganan bencana, namun masyarakat juga harus menjadi pelaku aktif dalam upaya mitigasi.
Berdasarkan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), indeks Nino 3.4 yang berada di angka –0,77 menunjukkan adanya La Niña lemah yang berpotensi meningkatkan curah hujan di sebagian besar wilayah Jawa Tengah.
Kondisi ini diperkirakan akan memicu peningkatan intensitas hujan lokal, terutama di kawasan pegunungan tengah dan wilayah daerah aliran sungai besar seperti Banyumas, Grobogan, dan Demak.
BMKG juga mengingatkan bahwa hujan ekstrem berpotensi terjadi dalam durasi singkat, namun dapat menimbulkan dampak besar karena pola cuaca yang semakin tidak menentu akibat anomali iklim global.
Menanggapi hal tersebut, Setya Arinugroho menilai pemerintah perlu mengubah pendekatan penanggulangan bencana.
“Pendekatan penanganan bencana harus bergeser dari paradigma tanggap darurat menjadi paradigma pencegahan. Setiap investasi pada mitigasi dini jauh lebih efektif dibanding biaya pemulihan setelah bencana terjadi,” tegasnya.
Banjir Jadi Alarm Penting
Sejumlah bencana banjir yang terjadi sejak Februari lalu menjadi pengingat penting bagi pemerintah dan masyarakat. Di Kabupaten Grobogan, lebih dari 9.000 keluarga terpaksa mengungsi akibat banjir yang merendam sekitar 1.842 hektare lahan pertanian.
Banjir tersebut juga sempat melumpuhkan jalur utama Semarang–Grobogan, sehingga menghambat distribusi logistik.
Sementara di Demak, sedikitnya 23.214 jiwa terdampak banjir yang menenggelamkan rumah warga serta lahan produktif.
Menurut Setya Ari, dampak bencana tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga memukul kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
“Petani gagal panen, pedagang kehilangan stok, dan anak-anak kesulitan bersekolah. Ini bukan hanya kerusakan fisik, tetapi kerugian sosial yang merembet ke banyak sektor,” ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperluas program mitigasi bencana, khususnya di kawasan Pantai Utara (Pantura) yang rawan banjir dan rob.
Upaya tersebut meliputi pembangunan tanggul laut terpadu, normalisasi sungai besar, serta rehabilitasi jaringan drainase perkotaan. Program penanaman mangrove di pesisir Demak dan Pekalongan juga terus digencarkan untuk mengurangi abrasi serta penurunan muka tanah.
Di wilayah pegunungan, pemantauan kawasan rawan longsor kini diperkuat dengan teknologi sensor lereng real-time yang terintegrasi dengan sistem daring milik BPBD Jawa Tengah.
Selain itu, pemerintah juga memperketat penataan jalur evakuasi serta pembatasan pembukaan lahan pada zona rawan longsor.
Untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat, pemerintah daerah bersama DPRD juga mendorong pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana) di lebih dari 140 lokasi rawan.
Program ini mencakup pelatihan simulasi evakuasi, pengelolaan logistik darurat, serta sistem komunikasi warga berbasis aplikasi lokal.
Menurut Setya Arinugroho, pengetahuan lokal masyarakat sering kali menjadi pertahanan pertama sebelum bantuan datang.
“Kesiapsiagaan bukan soal alat canggih semata, tetapi budaya kewaspadaan. Jika masyarakat terbiasa waspada dan saling membantu, dampak bencana bisa ditekan jauh lebih efektif,” jelasnya.
Selain Destana, berbagai program lain seperti pelatihan Taruna Siaga Bencana (Tagana), penguatan Siskamling berbasis mitigasi, hingga pembentukan kader siaga bencana di sekolah juga terus digulirkan.
Pemprov Jawa Tengah kini juga mulai memanfaatkan berbagai teknologi untuk mendukung mitigasi bencana, seperti pemetaan otomatis debit sungai, pemantauan curah hujan melalui satelit, hingga penggunaan drone untuk mendeteksi titik genangan banjir.
Di sisi lain, sektor swasta turut dilibatkan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) berbasis lingkungan, seperti bantuan pompa banjir, pembangunan sumur resapan, hingga dukungan logistik saat evakuasi.
“Penanggulangan bencana tidak bisa hanya dilakukan oleh satu lembaga. Pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta harus bekerja bersama secara konsisten,” kata Setya Ari.
Menutup keterangannya, Setya Arinugroho mengimbau masyarakat untuk selalu memantau informasi cuaca resmi dari BMKG serta mengikuti arahan dari BPBD setempat.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum terverifikasi di media sosial.
“Kesiapsiagaan dimulai dari informasi yang benar. Langkah sederhana seperti membersihkan saluran air atau memperhatikan peringatan dini bisa menyelamatkan banyak jiwa,” pungkasnya.
Setya Ari berharap semangat gotong royong yang menjadi ciri khas masyarakat Jawa Tengah tetap menjadi kekuatan utama dalam menghadapi berbagai potensi bencana di masa mendatang.