BANYUMAS – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan pembentukan Aglomerasi Banyumas Raya yang meliputi Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di selatan Jawa Tengah.
Langkah ini dinilai sebagai terobosan strategis guna mewujudkan pemerataan pembangunan, tidak lagi terfokus di Semarang dan kawasan pantura.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Setya Ari Nugroho, menyambut positif rencana tersebut. Menurutnya, wilayah Banyumas Raya memiliki kapasitas ekonomi, demografi, dan sumber daya manusia yang besar untuk bergerak sebagai economic booster baru Jawa Tengah.
“Sudah saatnya pembangunan tidak hanya menumpuk di wilayah utara. Aglomerasi Banyumas Raya menjadi momentum penting untuk menggerakkan pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya saat kunjungan kerja di Purwokerto, Rabu (5/11).
Meski demikian, Setya Ari mengingatkan bahwa hingga November 2025 belum tampak proyek fisik masif yang menunjukkan percepatan pelaksanaan di lapangan. Ia menilai ini harus menjadi catatan serius semua pihak agar konsep aglomerasi tidak berhenti menjadi wacana semata.
“Rencana sudah berjalan hampir satu tahun, tetapi belum terlihat realisasi konkret. Ini harus dikawal dan dipastikan kebijakan berjalan nyata, bukan hanya konsep,” tegasnya.

Ia mendorong Pemprov Jateng untuk segera mengintegrasikan rencana aglomerasi dengan program prioritas daerah, mulai dari penguatan jaringan transportasi, percepatan infrastruktur digital, hingga penyiapan kawasan industri berkelanjutan.
“Kerja sama lintas kabupaten menjadi kunci. Aglomerasi hanya akan berhasil bila masing-masing wilayah saling melengkapi dari sektor industri, pendidikan, inovasi UMKM, hingga pariwisata,” jelasnya.
Pemprov sendiri menargetkan Banyumas Raya menjadi simpul baru pertumbuhan ekonomi setara Semarang Raya dan Soloraya. Berdasarkan data BPS, kawasan ini dihuni lebih dari 5,7 juta penduduk dan menyumbang sekitar 14 persen PDRB Jawa Tengah, dengan potensi utama pada sektor pertanian, industri kecil-menengah, dan pariwisata alam.
Setya Ari menambahkan, DPRD Jateng akan terus mengawasi agar desain aglomerasi benar-benar berpihak pada masyarakat lokal, menumbuhkan ekonomi kerakyatan, dan tidak menjadi agenda yang hanya menguntungkan investasi besar saja.
